Menu

KPK Pelototi Tatong dan Depri

  Dibaca : 4 kali
KPK Pelototi Tatong dan Depri

RB, BMR – Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti kinerja para kepala daerah yang mau maju lagi pada Pilkada Serentak nanti, termasuk Wali Kota Tatong Bara dan Bupati Bolmut Depri Pontoh. Sebab, kini KPK sedang memelototi para kepala daerah berstatus petahana.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan hal ini. “Kami imbau korupsi terkait pilkada agar dihentikan khususnya petahana yang menduduki jabatan,” ujar Basaria.

Mantan petinggi Polri itu menambahkan, petahana pasti berstatus penyelenggara negara. Untuk itu, katanya, KPK menginginkan pilkada bisa menghasilkan pemimpin yang baik.

Menurut Basaria, KPK sebenarnya tidak menginginkan OTT. Namun, KPK kadang terpaksa melakukan operasi senyap untuk membekuk transaksi suap itu.

“Kami tidak menginginkan adanya OTT. Tapi dengan sangat terpaksa kalau itu (suap) dilakukan dan laporan dari masyarakat, maka itu (OTT) harus dilakukan,” katanya.

Sebelumnya KPK menangkap Siti Masitha. Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, wali kota Tegal yang diusung Golkar itu diduga menerima suap dan setoran yang jumlahnya mencapai Rp 5,1 miliar selama periode Januari-Agustus 2017.

Lebih lanjut Agus memerinci asal suap untuk Masitha. Sebesar Rp 1,5 miliar berasal dari fee proyek alat kesehatan di RSUD Kardinah Tegal yang diberikan selama rentang Januari-Agustus 2017. Sedangkan fee untuk proyek-proyek di Pemkot Tegal diberikan pada rentang waktu Januari-Agustus 2017 dengan total Rp 3,5 miliar.  “Fee dari rekanan dan setoran bulanan para kepala dinas,” ujar Agus memerinci.(har/jpnn)

 

 

Editor: Harry Tri Atmojo

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional