Ingat! Pembayaran THR Paling Lambat H-7 Natal

0
38

RB, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,emgeluarkan menegaskan seluruh perusahaan wajib menyelasaikan kewajibannya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 atau 7 hari sebelum peryaan Natal.

Penegasan itu disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur Sulut Nomor 560/3378.1/Sekr.DTKT tanggal 11 Desember 2017 tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Natal Tahun 2017.

“THR keagamaan wajib dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” tegas Olly dalam surat edaran, yang diterima Medcom.id, Jumat 15 Desember 2017.

Selain itu, Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota agar membuka posko pengaduan soal THR di wilayah masing-masing. Hal ini guna mengantisipasi keterlambatan atau masalah-masalah yang timbul dalam pembayaran THR.

“Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, Bupati/Walikota menginstruksikan kepada kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan untuk membentuk Posko Satgas Pengaduan Peduli Natal 2017,” paparnya lagi dalam surat tersebut.

Di lokasi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo mengatakan ada sanksi yang disiapkan bagi perusahaan-perusahaan yang abai dengan hak leryawannya.

“Yang telat membayar THR keagamaan didenda 5 persen dari total THR yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kewajiban perusahaan untuk membayar,” ujarnya di Manado, Jumat (15/12/2017) pagi.

Dia menjelaskan, sanksi berbentuk denda itu diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6/2016 tentang THR Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh Perusahaan. Sanksi denda tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap memberikan THR.

“Sedangkan di Pasal 11 menyebutkan setiap perusahaan yang tidak membayarkan THR akan dijatuhi sanksi administratif. Sanksi ini diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Erny pun meminta perusahaan tidak terlambat membayar THR kepada para karyawannya. Menurutnya, THR merupakan hak para pekerja yang harus dibayar oleh perusahaan.

“Tapi intinya kita minta THR harus dibayarkan, H-7 harus dibayarkan karena itu hak dari para pekerjanya,” pungkasnya.(mly)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here