Dua Jabatan di Pemkot Kotamobagu Kosong

1
221
Ilustrasi. Foto: Google Image

RB, KOTAMOBAGU – Hingga kini saat ini siapa yang akan menempati jabatan sebagai Kadis Kesehatan, pasca drg. Haris Mongilong mundur sebagai ASN, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rio Lombone yang pindah ke Pemkab Bolmong masih tanda tanya. Pasalnya, Pemkot sendiri masih berhati-hati menempatkan pejabatnya di Dua SKPD tersebut, berkaitan Kotamobagu sebagai daerah penyelengara Pilkada di 2018.

Hal ini dikatakan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sahaya Mokoginta. “Dalam waktu dekat BKPP akan meminta persetujuan ke Kemendagri terkait mutasi pejabat ke Bolmong,” kata Sahaya, Jumat (5/1) kemarin.

Menurutnya, pindahnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu Rio Lombone menjabat sebagai Kepala Inspektur Bolmong merupakan kebutuhan.

Akan tetapi, dia menegaskan akan segera meminta persetujuan dari Kemendagri terkait mutasi tersebut.

“Kalau belum disetujui tentu, bisa batal. Tapi kami yakin karena ini kebutuhan, pasti akan disetujui pihak Kemendagri,” tuturnya.

Serupa dikatakan Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Masinae. Terkait jabatan Kadis Kesehatan dan Kepala BPKD, ia menegaskan jika dua jabatan tersebut masih dalam kajian. “Belum.. Kadis Kesehatan baru mengajukan pengunduran diri, masih dikaji apakah disetujui atau tidak. Selama belum ada keputusan, wajib tetap melaksanakan tugas selaku abdi negara dan abdi masyarakat sesuai sumpah ketika ditunjuk selaku Plt. Untuk Kadis BPKD sama menunggu kelengkapan pelepasan dari Kotamobagu,” ungkapnya.
Namun, meski begitu, dikatakannya, Pemkot tetap akan mempersiapkan 2 pejabat pelaksana sementara di dua jabatan tersebut. “Untuk penempatan dan pelepasan kami juga menunggu ijin Depdagri,” sebutnya.

Diketahui bagi daerah yang melaksanakan Pilkada, kepala daerah petahana atau incumbent dilarang melakukan mutasi pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Aturan tersebut berlaku bagi kepala daerah yang kembali ikut dalam pilkada. Paling tidak enam bulan menjelang pemungutan suara pilkada, petahana sudah tidak boleh lagi memutasikan PNS, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dasar pertimbangan pelaksanaan Pasal 2 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurut Permendagri ini, Mendagri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan gubernur atau wakilnya, bupati atau wakil, dan wali kota atau wakilnya sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama.

Terkait usulan permohonan tersebut, Mendagri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan gubernur atau wakilnya, bupati atau wakil, dan wali kota atau, wakilnya sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional.

Dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan tersebut, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada Mendagri.

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 itu berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 27 September 2016 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. (har)

1 KOMENTAR

  1. jgn berlama-lama jabatan tersebut kosong, kasihan pegawai kesehatan belum gajian akibat pimpinannya mengundurkan diri. mereka sudah penuhi kewajibannya dan hak mereka belum juga terpenuhi sampai sekarang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here