Sangadi dan Sekdes Motongkad Induk Terancam Dicopot

0
123
Juli, 42 Desa Miliki Sangadi Definitif
Ilustrasi

RADARBOLMONGONLINE.COM — Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Motongkad Induk, yang kini menuai opini buruk di kalangan masyarakat, kian diseriusi oleh Pemkab Boltim.
Bahkan, nasib Sangadi dan Sekretaris Desa (Sekdes) desa setempat, tinggal menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tim audit Inspektorat.
Seperti dikemukakan, Sekretaris Daerah (Sekda), Muhammad Assegaf mengatakan, memberikan waktu untuk Pemeriksaan khusus (Pemsus) Inspektorat. “Habis saya terima LHP pemsus Sangadi Motongkad dan sekdesnya kita sanksi tegas hingga proses ganti. Setiap yang melanggar aturan pasti ada sanksinya. Intinya tim pemsus bekerja maksimal tanpa berpihak ke siapa-siapa,” tegasnya.
Sementara Ketua Tim Pemsus, Yamin Abdul SE mengaku, pihaknya melakukan pemerikaan sejak awal pekan ini. “Kami turun mulai Senin lalu, awal pemeriksaan di kantor Camat Motongkad kami telah memanggil sangadi, sekdes dan bendahara untuk dimintai keterangan. Hari kedua tim turun lapangan melakukan pemeriksaan fisik,” urainya.
Lanjutnya, pemsus merupakan tidaklanjut dariaporan masyarakat. “Semua yang menjadi laporan masyarakat kita tinjau satu per satu kebenarannya,” katanya.
Disinggungnya, terkait laporan mark up pengadaan barang dan jasa kini tengah ditelusuri. “Pengadaan soundsystem pengurus PKK dengan anggaran Rp5 juta, sudah dikantongi tim. Sementata, tempat pemadian jenazah dalam tahap pengumpulan data. Tugas kam hanya mengumpulkan data yang nanti dituangkan dalam LHP yang akan serahkan ke pimpinan,” jelasnya.
Terpisah, warga setempat Masita Manoppo meminta, Pemkab Boltim menseriusi dugaan penyalahgunaan anggaran di desa tersebut. “Hal ini tak bisa dibiarkan oleh pihak pemda sehingga sangadi dan sekdes harus diberi sangsi tegas. “Semua bukti SPJ dan pemalsuan tanda tangan sudah kami kantongi dan bila tak ditindak kami akan laporkan masalah ini ke Polres,” pintanya.
Sebelumnya, melalui rapat yang dihadiri sejumlh perwakilan masyarakat, sangadi Motongkad Rahmat Mokoagow meminta maaf atas kejadian tersebu. “Maaf saya sudah salah, khilaf karena tak teliti memeriksa dokumen berkas sebelum melakukan pencairan DD dan ADD tahun 2017 lalu waktu itu yang disodorkan oleh Sekdes,” ungkapnya. (Ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here