Gugatan Cawali Kotamobagu Kalah di PTUN, Yasti: Kami Sesuai Aturan

0
84
Abdussalam Bonde

RADARBOLMONGONLINE.COM – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, kembali melakukan sidang atas perkara TUN dengan register nomor : 11/G/2018/PTUN.Mdo, terkait gugatan Suharjo Makalalag kepada Bupati Bolmong, tentang upaya menghalang-halangi pengunduran dirinya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pembacaan putusan tersebut digelar di kantor PTUN, Manado, Kamis (7/6) lalu.

Dalam pembacaan sidang putusan, majelis hakim menyatakan, menerima eksepsi tergugat mengenai jawaban point 2 tentang obyek sengketa dan menolak gugatan Suharjo Makalalag, karena bukan merupakan kualifikasi Keputusan Tataa Usaha Negara (KTUN). “Gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O), dan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 500 ribu,” kata majelis hakim.

Diketahui, dalam sidang putusan tersebut Suharjo Makalalag, yang merupakan calon Wakil Walikota Kotamobagu maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dengan tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya. Meski tidak hadir, agenda persidangan tetap dilaksanakan sesuai agenda.

Sementara itu, yang bertinadak sebagai salah satu kuasa hukum Bupati Muhammad Triasmara Akub menjelaskan, bahwa gugatan yang diajukan tersebut lemah secara argumentasi, baik dalam posita dan petitum-nya.

“Objek sengketa yang selama ini digembar gemborkan bermasalah itu bukan kualifikasi KTUN yang lumrahnya menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga wajar saja dalam perkara a quo dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkte Verklaard). Hal tersebut sudah kami uraikan dalam jawaban kami pada persidangan sebelumnya,” kata Akub.

Meski demikian kata dia, pihaknya masih akan menunggu salinan putusan atas perkara tersebut untuk selanjutnya dipelajari kembali sambil menyiapkan hal-hal yang diperlukan.

“Sayang penggugat tidak hadir, sehingga kami belum tahu apa sikap penggugat atas putusan tersebut, yang pasti mereka sesuai Hukum Acara diberikan waktu 14 hari untuk menentukan apakah akan menerima Keputusan tersebut atau akan mengajukan banding terhitung sejak salinan putusan tersebut diterimanya. Prinsipnya kami selaku kuasa hukum dari Bupati akan siap dengan upaya hukum banding sekiranya hal itu menjadi sikap dari penggugat,” ungkap Kasubag Hukum dan Ham Pemkab Bolmong ini.

Sementara itu, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, mengapresiasi putusan tersebut. “Kami bersyukur atas putusan tersebut, sehingga hal ini sebagai pertanggungjawaban hukum dan moral selaku pemerintah bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Terpisah, Abdussalam Bonde menyatakan, sidang yang dilakukan di PTUN cukup memakan energi. Total jumlah siidang yang dilakukan sebanyak sepuluj kali. “Iya kalau tidak salah kita sepuluh kali mengikuti sidang di PTUN Manado,” kata Kepala Bidang Disiplin, BKPP ini.

Lanjut Ia menjelaskan, bahwa tudingan selama ini oleh Suharjo Makalalag kepada Pemkab adalah tidak benar. Justru apa yang dilakukan Pemkab kata Adul sapaannya, sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme maupun kaidah dalam mengambil sebuah keputusan. “Selama ini dia (Suharjo) selalu membentuk opini publik dengan gaya politik Mokipotabi (Kasihan). Justru dia berbohong untuk membentu opini. Buktinya, gugatan dimentahkan PTUN. Saya sarankan Suharjo Makalalag kembali ke jalan yang benar,” tuturnya. (cip/gus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here