Pemkab Bolmong Tak Segan Penunggak TGR Diserahkan ke APH

0
18
Rio Lombone
Rio Lombone

RADARBOLMONGONLINE.COM – Pemkab Bolmong akan melimpahkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai ke proses hukum. Hal ini akan dilakukan, jika para penunggak TGR tidak melakukan pelunasan hingga batas waktu yang ditentukan. “Kita lakukan sidang dulu. Apabila 60 hari tidak ada pelunasan, maka langsung dilimpahkan ke pihak penegak hukum,” kata Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone, kemarin.

Dijelaskannya, pasca hari raya idul fitri akan dilakukan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR). Karena aturannya kata dia, sebelum diserahkan ke APH. Tim MPTP-TGR akan memimpin majelis sidang untuk pelunasan TGR. Jika hasil sidang ada perubahan, maka yang bersangkutan akan membayar TGR sampai waktu yang ditentukan Namun, jika sampai waktu itu juga tidak ada penyelesaian dari yang bersangkutan, maka tak segan-segan diserahkan langsung ke APH. Karena Pemkab sendiri ungkap Rio, sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Bolmong terkait dengan penyelesaian TGR. “Kita tidak main-main. Apalagi temuan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkapnya.

Diketahui, dari tujuh mantan PNS Bolmong yang diberikan rekomendasi BPK terkait temuan TGR. Salah satu diantaranya calon Wakil Wali Kota Kotamobagu periode 2018-2023. TGR sang calon itu mencapai Rp 290 Juta. Sementara PNS lainnya berkisar diangka Rp 60 juta, Rp 50 Juta, Rp 40 Juta bahkan ada yang hanya Rp 30 Juta. Publik pun menilai kenapa kasus TGR baru muncul. Alih-alih, membuat pendukung sang calon pun kembarakan jenggot. Ada yang protes lewat media sosial (Medsos), tanpa mengetahui awal permasalah tersebut. Mengetahui dapat TGR. Sang mega bintang Suharjo Makalalag angkat bicara. Dengan melambaikan dua jari Suharjo mengatakan, ada proses yang tidak benar sehingga namanya muncul di LHP BPK tersebut. “Coba bayangkan LHP 2015 Bolmong dapat WDP, kemudian 2016 dapat Disclaimer. Dua LHP itu tidak muncul. Kenapa baru sekarang,”kata Suharjo melalui via celuler.

Ia mengaku heran bisa dapat TGR mulai 2013-2017 serta harus mengembalikan gaji dan tunjangan yang diterima periode itu. “Ada dasar-dasarnya. Saya hargai hukum negeri ini. Tapi, ada proses yang tidak benar. Saya telah bekerja, saya bekerja untuk negeri dan saya tidak akan bayar,”tuturnya. (cip/gus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here