Oknum KPU Sulut Digoyang Skandal, Calon Komisioner Kab/Kota Ikut Terseret

0
1243

RADARBOLMONGONLINE.COM— Isu tak sedap menyerang oknum penyelenggara pemilu Komisi Pemilu Umum (KPU) Sulut. Belum sebulan menjabat wasit penyelenggara pemilu 2018-2023, beredar kabar ada anggota KPU Sulut terlibat skandal uang. Jumlahnya konon mencapai angka Rp 100 juta – Rp250 juta.

Seperti dikutip Radar Manado (grup radarbolmongonline.com) sumber yang layak dipercaya, pekan lalu membeberkan drama skandal oknum KPU Sulut berinisial S. Ia diduga menjanjikan duit ratusan juta kepada sejumlah orang yang menyerupai makelar penyelenggara di Jakarta. Peristiwa itu berlangsung sekira April-Mei 2018 atau setelah fit and proper test (FPT) 10 calon anggota KPU Sulut di Manado.

“Saya diajak untuk mencari dana tapi menolak, karena ada kesibukan lain. Akhirnya digunakan seorang operator yang tugasnya menyerahkan duit ke para operator di Jakarta,” ungkap sumber yang mengaku sangat dekat dengan oknum, di salah satu tempat di kawasan boulevard Manado pekan lalu.

Kata lelaki yang tahu sepak terjang si oknum, untuk memuluskan lobi, lebih dari sebulan si oknum yang juga PNS di salah satu SKPD menetap di Jakarta. Untuk membiayai hidupnya dia meminta bantuan sana sini, termasuk dari kolega pengurus partai di Manado.

Ia juga menggunakan jaringan organisasi, karena yang bersangkutan ketua salah satu organisasi pemuda di Sulut. Dia juga tercatat alumni organisasi mahasiswa nasionalis. Upaya lobi si oknum berhasil mendapat bantuan senilai Rp 100 juta dari seseorang.

“Si oknum dikasih 100 juta. Dia menyuruh anak buahnya di Manado serahkan uang panjar 50 juta ke operator di Jakarta. Tapi, setelah pelantikan KPU Sulut, para operator menagih janji 50 juta. Si oknum kebingungan mencari sisa yang dia janjikan,” ungkapnya.

Lantaran panik, beberapa hari jelang lebaran, sejumlah orang ditelepon minta duit. Kata sumber, ada pengurus partai ikut diminta. Namun, pengurus partai menolak membantu. Akhirnya ada sejumlah calon KPU kabupaten/kota ditelepon minta uang. Ada yang kasih tunai sekira Rp10 juta-Rp20 juta, ada juga melalui rekening.

“Transfer tertanggal 12 Juni 2018 sejumlah 8.500.000 rupiah. Jelas tertera nama bersangkutan. Dan waktu itu sudah selesai FPT calon komisioner kabupaten dan kota,” tandasnya.

Untuk meyakinkan, sumber menunjukkan sejumlah barang bukti berupa struk transfer antar bank. Nama dan nomor rekening pengirim tidak terlacak, hanya nama penerima sangat jelas dengan nominalnya.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh saat diminta tanggapannya terkejut mendengar informasi tersebut. “Ha? Saya tidak tahu soal itu. Saya saja baru dengar dari wartawan,” kata Ardiles terkejut. “Baiknya dikonfirmasi dulu kebenaran ini. Karena ini menyangkut nama baik orang. Namanya saja isu,” sambung Ardiles.

Sementara itu, DKPP melalu tim pemeriksa daerah, Herwyn Malonda saat diminta penjelasan terkait pelanggaran jika ada laporan atau kasus dugaan penyelenggara meminta duit menjelaskan, kalau minta duit terkait dengan kewenangannya, melakukan atau tidak melakukan, bisa masuk dalam pidana.

“Kalau lain, ya kode etik silahkan saja. Tapi orang yang diminta (duit) keberatan atau tidak. Terserah kepada yang bersangkutan, akan melapor atau tidak. Karena jika dipersoalkan, ke rana pidana. Bisa masuk kategori korupsi.
Kalau tidak keberatan, itu etik,” jelasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here