Skandal Mafia Lahan HGU Diseriusi, Pemkab Bolmong Akan Berkoordinasi dengan Polres

0
74
Yasti Soepredjo Mokoagow

RADARBOLMONGONLINE.COM – Komisi I Dekab Bolmong mendesak Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow untuk segera mengambil langkah-langkah hukum terkait skandal mafia jual beli lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang.

Ketua Komisi I, DPRD Bolmong, Yusra Alhabsyi menyebutkan, jual beli lahan HGU di Inobonto jelas-jelas merugikan daerah. Karena menurut dia, lahan HGU yang sudah berakhir maka tentu harus dikembalikan pengelolaan dan kuasanya kapada pemerintah daerah.

“Jadi Bupati juga harus ambil langkah hukum. Bupati harus tegas memberikan teguran kepada PT Sulenco dan PT Conch. Jangan terkesan membiarkan,” sebut Yusra, kemarin.

Terpisah, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dengan tegas mengatakan akan menertibkan lahan tersebut. Top eksekutif Pemkab Bolmong itu bahkan mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

“Itu kita akan tertibkan. Saya sudah koordinasi dengan Kapolres Bolmong. Dalam waktu dekat kita akan rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopomda) terkait lahan HGU yang diperjual belikan,” singkat Yasti dengan tegas, kemarin. Sekadar informasi, lahan HGU seluas 290 hektar di Kelurahan Inobonto I disinyalir dibanderol Rp 1 Miliar. Ketua Komisi I Dekab Bolmong,Yusra Alhabsyi bahkan mengaku memiliki bukti berupa kwitansi jual beli, antara Puskud Inobonto dengan PT Sulenco Bohusami Cement (SBC).

Dia menyayangkan, jual beli tanah milik negara tersebut diduga dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan pemerintah. “Memang hak guna usaha oleh Puskud sudah berakhir. Terlepas dari siapapun yang berhak atas tanah tersebut, tapi seharusnya ketika HGU berakhir, maka dikembalikan lagi ke negara. Tidak boleh sembarang menjual,” beber Yusra, saat bersua dengan wartawan, di kantor DPRD Bolmong, kemarin.

Lahan tersebut saat ini dimanfaatkan PT Conch North Sulawesi Cement untuk mendirikan bangunan. Padahal, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), lahan HGU hanya untuk mengusahakan tanah untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

“Ini jelas melanggar undang-undang. Dan pemerintah daerah juga dirugikan. Lahan tersebut masih lebih bermanfaat jika diberikan kepada masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian,” tuturnya. (TJIP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here